Pengurus BUMDes Desa Situgede Diduga Kondisikan KPM Bansos melalui para Ketua RW
D'pressure-Garut - Setelah muncul pemberitaan terkait dugaan pengondisian belanja Sembako para penerima BPNT, BLT BBM dan PKH, ke BUMDes Berkah Ummat, Desa Situgede, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, mengundang reaksi Muspika Karangpawitan.
Menyikapi beredarnya pemberitaan, Muspika Kecamatan Karangpawitan mengadakan rapat dengan para ketua RW/RT dan pengurus BUMDes Berkah Umat.
Dalam rapat itu, Sekrertaris Bumdes Berkah Ummat, Deni Ramdani menanggapi adanya pemberitaan terkait dugaan pengondisian Sembako bagi para KPM.
Menurut dia, bahwa tidak ada pengondisian pembelanjaan Sembako, karena dari awal Kepala Desa Situgede juga sudah melarang tidak boleh ada pengondisian, pungutan dan pemotongan kepada KPM penerima bantuan tersebut dengan alasan apapun.
"KPM bebas bisa belanja dimana saja termasuk di BumDes lanjut Sekertaris BUMDes, karena KPM bebas belanja dimana saja termasuk belanja ke BUMDes, maka saya selaku pengelola BUMDes berinisiatif untuk memfasilitasi kebutuhan Sembako yang berkualitas sesuai dengan harga pasar, tidak ada tekanan atau paksaan kepada para KPM", ujar, (2/12/22), seperti dikutip dari Tintajabar.com.
Tetapi, hasil investigasi lapangan, justru pengurus BUMDes disinyalir memperalat beberapa ketua RW untuk melancarkan bisnisnya.
"Sebelum Hari H penyaluran, kami para Rw/Rt mengadakan rapat di Desa yang dihadiri oleh pengurus Bumdes Berkah Ummat yang menghasilkan, bahwa KPM harus belanja Sembako ke BUMDes dengan nominal Rp.400 ribu/KPM, tapi nominal tersebut berubah menjadi Rp.340 ribu/KPM dikarenakan salah satu jenis barangnya tidak ada", ujar RW.
Bahkan, menurut dia, saat rapat para RW dibekali surat kesepakatan sebelah bihak karena dalam surat tersebut seolah-olah RW yang berperan dalam pengondisian tersebut.
Adapun isi surat pernyataan kesepakatan tersebut, "Dengan ini kami menyatakan bahwa kami bersedia belanya bahan bahan sembako dari BUMDes Berkah Ummat dengan harga dan kualitas yang telah kami sepakati dari penjual (BUMDes Berkah Ummat), dengan rincian harga Beras 12.000/kg, Minyak 30ribu/2 liter, Telur 50 ribu/25butir, demikian surat pernyataan ini kami buat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Seandainya terjadi hal hal yang tidak diinginkan, maka surat ini bisa digunakan sebagaimana mestinya", demikian isi surat penyataan untuk para KPM yang dibawa ketua RW serta dibumbuhi tanda tangan mengetahui ketua RW masing-masing.
Jika melihat surat pernyataan itu, para ketua RW seoalah-olah yang mengondisikan dan bertanggung jawaban terkait pengondisian, karena dalam isi surat tidak dilengkapi tanda/cap dari dari Ketua atau pengurus BUMDes Berkah Ummat.
Sementara, menurut pengakuan para KPM, menyebutkan, bahwa sebelum pencairan Bansos, ketua RW mengadakan rapat dengan para KPM terkait belanja Sembako. Kemudian, Ketua RW menyimpulkan kepada para KPM, nominalnya Rp. 400 ribu dan berubah menjadi Rp. 340 ribu, dengan pembayaran setelah menerina uang, lalu disetorkan kepada ketua RW. Tetapi, satu hari sebelum menerima Bansos, Sembako sudah diterima oleh para KPM dengan jenis komoditi yang sama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali menegaskan kebijakan pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako secara tunai. Mensos menekankan, kebijakan salur Bansos dalam bentuk tunai sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
“Kalau di Perpres yang jelas boleh tidak berbentuk barang. Di perpres itu bunyinya uang garing (garis miring) barang. Ini bukan saya yang ngatur. Kemudian di pedumnya (pedoman umum) tidak boleh dipaketkan. Sebab begitu uang itu sudah masuk rekening, penerima manfaat yang mengatur. Bantuan itu hak sepenuhnya penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan dia,” kata Mensos dalam siaran persnya.
(Red)
.jpg)
