- A
- Andre Lado
- Barnas Adjidin
- Batik Tulis Garutan
- BPK RI
- Budaya
- DPW MOI Provinsi NTT
- Herry Battileo
- HUKRIM
- INFRASTRUKTUR
- LKD TA 2023
- Makam Pulau Kera
- NASIONAL
- P3HI Provinsi NTT
- PEMERINTAH
- Pemkab Garut
- PERS
- Pj Bupati Garut
- POLITIK
- REGIONAL
- Rusdy Maga
- Serba serbi
- SERBA-SERBA
- SERBA-SERBI
- TNI-POLRI
- Yusak Langga
Tak Indahkan Imbauan Bupati Garut, SMPN 1 Bungbulang Masih Lakukan Pungutan terhadap Siswa
D'pressure-Garut-Sejumlah orang tua siswa SMPN 1 Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, mengeluhkan pungutan biaya sebesar Rp.110 persiswa untuk kelas 9 SMPN 1 Bungbulang.
Menurut orang tua siswa yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa adanya pungutan biaya untuk membayar berbagai keperluan yang disediakan oleh pihak sekolah dirasa memberatkan, terlebih ada yang bisa dibayar dari dana BOS.
"Pungutan yang di bebankan oleh pihak sekolah yakni untuk sampul Ijazah, untuk photo, dan biaya perpisahan, totalnya sebesar 110 ribu, bukankah biaya sampul Ijazah dan photo di danai Oleh BOS, tapi masih ada pungutan untuk itu" ungkapnya, Senin (20/2/23).
Awak media mencoba mengkonfirmasikan perihal pungutan itu ke salah satu staf TU SMPN1 Bungbulang, namun Ia tidak bisa menjelaskan seraya mengarahkan kepada kepala sekolah.
"Kalau masalah tersebut maaf saya tidak bisa menjelasakan, ini harus langsung dengan kepala sekolah", ucapnya.
Terpisah, menurut bupati Garut Rudi Gunawan menjelaskan pada saat Pelaksanaan Apel Gabungan Terbatas yang dilaksanakan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Garut, beberapa waktu lalu bahwa sekolah tidak boleh membebani masyarakat.
“Bukan tidak dibolehkan (sumbangan masyarakat), dibolehkan (karena) itu tidak ada aturan yang melanggar, tapi sementara ini saya minta ya karena situasi ekonomi (masyarakat sulit), (sebaiknya) memberikan dorongan kepada masyarakat untuk bersemangat anaknya sekolah, (jadi) tidak ada pungli,” tandasnya.
Senada dengan pernyataan Bupati Garut, Ketua DPW MOI Jawa Barat, R. Satria Santika mengatakan, dimasa ekonomi masyarakat dalam kesulitan seharunya dibantu untuk memperingan kebutuhannya.
"Setelah masa pandemi hingga sekarang ekonomi masyarakat masih lemah, belum pulih sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan disekolah harusnya ditiadakan atau lebih diperingan, jangan sampai memberatkan orang tua siswa, bahkan lebih baik lagi mereka dibantu bukan diminta biaya", ujar pria yang akrab disapa Bro Tommy ini, (20/2/23).
Lebih lanjut, kata Tommy, sekolah yang melakukan pungutan harus dievaluasi agar pungutan yang sama tidak terjadi di sekolah-sekolah lain.
"Sekolah yang masih mungut biaya ke siswa harus dievaluasi oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah Kabupaten Garut, intinya jangan dibiarkan karena kalau dibiarkan dan tidak ditindak tegas sekolah yang lain akan melakukan hal yang sama", tandasnya.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Sekolah SMPN 1 Bungbulang, Ana Suryana, belum berhasil dikonfirmasi.
(Rudi Sanjaya)